Suksesi Hukum Istana | |
---|---|
Hukum Suksesi Istana, Era Buddhis 2467 (1924) | |
Diterapkan oleh | Vajiravudh (Rama VI) |
Tanggal penerapan | 10 November 1924 |
Tanggal penandatanganan | 10 November 1924 |
Tanggal pengumuman | 11 November 1924 |
Amendemen | |
Konstitusi Kerajaan Thailand, Era Buddhis 2550 (2007) (Bagian 14–23) | |
Penjelasan | |
Suksesi Tahta Raja Thailand |
Hukum Suksesi Istana, Era Buddhis 2467 (1924) (Thai: กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ; RTGS: Kot Monthian Ban Wa Duai Kan Suep Ratchasantatiwong Phra Phutthasakkarat Song Phan Si Roi Hok Sip Chet) menentukan suksesi untuk Tahta Kerajaan Thailand, di bawah pemerintahan Wangsa Chakri. Materi-materi suksesi sebelum akhir monarki absolut pada 1932 akan diteruskan, khususnya pada zaman Ayutthaya dari abad ke-14 sampai ke-18. Pada 1924, Raja Vajiravudh (Rama VI) berupaya untuk mengklarifikasi proses suksesi dengan mengawamkan Hukum Suksesi Istana. Hukum tersebut dikeluarkan dan diterapkan pada November 1924 sebagai bagian dari upaya mengeliminasi keraguan terakhir suksesi pada rezim monarki Thai dan secara sistematis menyelesaikan kontroversi-kontroversi sebelumnya. Pada 1932, setelah Siam menjadi monarki konstitusional, berbagai amendemen terkait suksesi dikeluarkan. Konstitusi Thailand 1997 menyatakan tentang hukum terkait suksesi, namun Konstitusi Sementasra 2006 tidak menyebutkan suksesi, meninggalkannya dari "praktik konstitusional". Konstitusi 2007 kembali menyinggung tentang Hukum Istana.
© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search